Undang-Undang Penanggulangan Bencana No. 24/2007 merupakan dasar pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang didirikan pada tahun 2008 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Hal ini menunjukan kesadaran dan komitmen Indonesia terhadap Hyogo Framework for Action (2005)

BNPB dan BPBD dirancang untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh yang merupakan perubahan dari pendekatan konvensional yaitu tanggap darurat menuju perspektif baru. Perspektif ini memberi penekanan merata pada semua aspek penanggulangan bencana dan berfokus pada pengurangan resiko. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46/2008, Keputusan Presiden No. 41/2007, dan Peraturan Kepala BNPB dan BPBD:
a. Kesiapsiagaan
b. Tanggap Darurat
c. Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Unit pendukung dalam lembaga tersebut adalah Devisi Logistik dan Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS). PUSDALOPS memainkan peran utama sebelum, selama, dan sesudah bencana.

Kabupaten Gunungkidul sebagai daerah yang tingkat kerawanan bencana cukup tinggi khususnya bencana alam seperti: gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, longsor, dan angin puting beliung memerlukan penanganan secara efektif. Pada tanggal 26 April 2007 telah diterbitkan UU tentang Penanggulangan Bencana, dimana tanggungjawab atas penyelenggaraan penanggulangan bencana diampu oleh pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat dalam hal ini direpresentasikan dengan BNPB. Sedangkan Di Kabupaten Gunungkidul dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan type B dipimpin oleh Kepala Ex-Officio Sekretaris Daerah dan Kepala Pelaksana dengan pejabat eselon III.a.

BPBD Kabupaten Gunungkidul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas BPBD dan Perbub Nomor 77 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi BPBD. BPBD Kabupaten Gunungkidul mulai aktif sejak tanggal 20 Januari 2012. Kemudian pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, maka diterbitkanlah Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja BPBD. Hal ini juga sesuai dengan surat dari BNPB Nomor B448/BNPB/SU/HK08/07/2021 perihal rekomendasi atas permohonan peningkatan klasifikasi BPBD Kabupaten Gunungkidul. Sehingga saat ini, BPBD Kabupaten Gunungkidul dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Sedangkan pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana dengan pejabat eselon II, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.